Matalensa-news.com-Magetan– Mengawali tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan melalui Komisi B melakukan kunjungan kerja ke kawasan wisata Telaga Sarangan, Kamis (8/1/2026) pagi. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan, Joko Trihono.
Kunjungan ini difokuskan untuk mengevaluasi penyelenggaraan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), khususnya dampak lonjakan kunjungan wisatawan serta isu yang sempat viral di media sosial. Salah satu titik yang disidak adalah warung makan yang ramai diperbincangkan publik terkait harga makanan.
Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, menegaskan bahwa evaluasi lapangan penting dilakukan agar kebijakan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga kondisi riil di lapangan. Menurutnya, Sarangan masih menjadi magnet utama wisata di Jawa Timur dengan tren kunjungan yang terus meningkat.
“Angka kunjungan ke Telaga Sarangan cukup signifikan. Ini menunjukkan Sarangan masih menjadi destinasi favorit. Namun di sisi lain, kami juga mencatat sejumlah fasilitas umum yang perlu terus dibenahi agar sebanding dengan jumlah wisatawan,” jelas Rita.
Meski demikian, Rita mengakui bahwa peningkatan jumlah kunjungan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Ia menyebutkan, realisasi PAD masih dalam proses berjalan sepanjang tahun.
“Kalau PAD belum mencapai target, itu karena prosesnya masih berlangsung. Tetapi dengan naiknya jumlah pengunjung, secara otomatis akan ada tambahan pendapatan yang masuk,” ujarnya.
Berdasarkan data Disbudpar Magetan, sepanjang tahun 2025 Telaga Sarangan dikunjungi sebanyak 1.094.668 wisatawan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 1.080.666 pengunjung. Sementara PAD pariwisata Magetan tahun 2025 mencapai Rp20,2 miliar, naik tipis dari tahun 2024 sebesar Rp20,1 miliar, meski masih di bawah capaian tahun 2023 yang menembus Rp20,34 miliar.
Menanggapi isu harga makanan yang ramai dibicarakan, Komisi B DPRD Magetan bersama Disbudpar menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga jual di warung atau restoran, karena setiap pelaku usaha memiliki kebijakan masing-masing.
Namun demikian, wisatawan tetap diimbau untuk bersikap cerdas sebagai konsumen dengan memastikan daftar harga sebelum memesan. Transparansi harga dinilai menjadi bagian penting dari kenyamanan berwisata.
“Dampak viral Telaga Sarangan itu ada plus dan minusnya. Sisi positifnya, Sarangan semakin dikenal luas dan menarik wisatawan baru. Tetapi di sisi lain, muncul persepsi harga mahal yang bisa merugikan citra destinasi. Karena itu, pelayanan yang transparan dan ramah menjadi kunci utama,” tutur Rita.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi B DPRD Magetan juga mendorong percepatan penerapan sistem e-ticketing di Telaga Sarangan. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah secara lebih akurat dan transparan.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Magetan, Joko Trihono, “Kami mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga kualitas pelayanan. Kepercayaan wisatawan adalah modal utama pariwisata, sehingga keramahan, transparansi, dan kenyamanan harus selalu diutamakan,” ujar Joko Trihono.
Ia menambahkan, pengembangan pariwisata Magetan juga perlu dibangun melalui kompetisi yang sehat antar destinasi. Menurutnya, setiap objek wisata memiliki keunggulan masing-masing yang saling melengkapi.
“Karena itu, kami mendorong travel agent menyusun paket wisata terpadu yang menghubungkan beberapa destinasi unggulan di Magetan. Dengan cara ini, lama tinggal wisatawan bisa meningkat dan dampak ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.(A.d)
