MAGETAN –Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Magetan kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan barang terlarang.
Isu dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama salah satu tahanan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan akhirnya ditepis. Pihak rutan memastikan seluruh tahanan yang menjalani pemeriksaan tes urin, termasuk enam tersangka kasus pokir, dinyatakan negatif narkoba.
Pemeriksaan dilakukan pada Jumat (15/5/2026) sebagai langkah cepat menanggapi informasi yang sempat berkembang di tengah masyarakat. Tidak hanya enam tersangka kasus pokir, tes urin juga menyasar warga binaan lain dengan total 30 orang dari berbagai perkara.
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Rutan Kelas IIB Magetan, Andy Sulistiawan, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.
“Tes urin dilakukan kepada enam tersangka kasus pokir serta warga binaan lainnya. Total ada 30 orang yang diperiksa dan hasilnya seluruhnya negatif,” jelas Andy.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan Rutan Magetan dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk menjawab keraguan publik terkait isu yang beredar.
Andy menegaskan bahwa pengawasan di dalam rutan terus diperketat melalui pemeriksaan rutin dan razia kamar hunian warga binaan. Dengan demikian, potensi masuknya narkoba maupun barang terlarang dapat dicegah sejak dini.
“Tes urin dan razia kamar kami lakukan secara berkala, minimal satu minggu sekali. Tujuannya untuk memastikan lingkungan rutan tetap aman, tertib, dan bebas dari narkoba,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Rutan Kelas IIB Magetan juga memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pengawasan yang sama tanpa perlakuan khusus, termasuk tahanan yang tengah menjadi sorotan publik dalam perkara korupsi pokir.
Langkah cepat yang dilakukan Rutan Magetan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pengawasan internal terus dijalankan secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat.(*)
