Matalensa-news.com – MAGETAN – Dinamika penetapan Ketua DPRD Kabupaten Magetan kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah proses administrasi yang belum rampung, LSM Magetan Center Corruption Watch (MCCW) meminta seluruh tahapan dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan krisis kepercayaan baru terhadap lembaga legislatif.
Peringatan tersebut disampaikan MCCW karena masyarakat dinilai masih menyimpan ingatan terhadap kasus korupsi yang sebelumnya menyeret pimpinan DPRD Magetan. Oleh sebab itu, setiap proses pengisian kursi Ketua DPRD dinilai harus mampu mencerminkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Direktur MCCW, Beni Ardi, mengatakan penetapan Ketua DPRD tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda internal partai politik. Sebaliknya, proses tersebut harus menjadi momentum memperbaiki citra lembaga legislatif di mata publik.
“Publik saat ini sangat sensitif terhadap persoalan integritas. Setelah kasus korupsi yang pernah terjadi, jangan sampai proses penunjukan Ketua DPRD justru kembali memunculkan polemik yang menggerus kepercayaan masyarakat,” ujar Beni, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang mencuat belakangan justru memperbesar ruang spekulasi. Mulai dari belum diumumkannya pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD secara definitif, kelengkapan administrasi yang disebut masih menjadi kendala, hingga mekanisme surat-menyurat yang dipandang kurang efektif, seluruhnya telah menjadi perhatian masyarakat.
Akibatnya, berbagai asumsi berkembang di ruang publik. Bahkan, isu mengenai dugaan adanya mahar politik ikut beredar. Meski belum terbukti, Beni menilai isu tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.
“Kalau memang tidak ada praktik-praktik transaksional, buktikan dengan proses yang transparan. Jangan biarkan isu berkembang tanpa klarifikasi karena yang dirugikan bukan hanya partai politik, tetapi juga citra DPRD sebagai lembaga representasi rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Beni menegaskan bahwa MCCW menghormati hak PKB sebagai partai peraih kursi terbanyak untuk mengusulkan Ketua DPRD. Namun, hak politik tersebut juga harus dibarengi dengan tanggung jawab menghadirkan figur yang memiliki rekam jejak baik, berintegritas, dan mampu menjaga marwah lembaga.
Ia berpandangan bahwa Ketua DPRD bukan sekadar simbol kemenangan politik. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang menuntut kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh fraksi, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Yang kami khawatirkan adalah kualitas kepemimpinan DPRD ke depan. Ketua DPRD bukan sekadar jatah partai, tetapi pemimpin lembaga yang harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan politik demi kepentingan masyarakat Magetan,” katanya.
MCCW juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan strategis ini akan menjadi tolok ukur komitmen para pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika seluruh tahapan dilakukan secara akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan diyakini dapat dipulihkan secara bertahap.
Sebaliknya, apabila proses tersebut kembali diwarnai polemik dan minim keterbukaan, bukan tidak mungkin citra DPRD akan semakin terpuruk. Karena itu, MCCW berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik praktis.
“Magetan membutuhkan pemimpin DPRD yang mampu mengembalikan marwah lembaga, bukan justru menambah daftar polemik baru. Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada sekadar memenangkan kepentingan politik jangka pendek,” pungkas Beni.(*)
